Regulasi, Pajak & Legalitas

Penyelesaian Lahan Perumahan BRAN dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait bersama pejabat pertanahan
Regulasi, Pajak & Legalitas

Penyelesaian Lahan Perumahan BRAN: Solusi Sengketa & Legalitas MBR

/

JAKARTA, REPORT OF PROPERTY — Ketersediaan lahan yang aman dan bebas sengketa hukum menjadi tantangan terbesar dalam percepatan program perumahan nasional bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menjawab persoalan mendasar ini, langkah percepatan Penyelesaian Lahan Perumahan BRAN resmi diperkuat melalui koordinasi intensif antara Menko Bidang Infrastruktur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Reformasi Agraria

Gaji Rp17 Juta Bisa Ambil Rumah Subsidi
Regulasi, Pajak & Legalitas

Gaji Rp17 Juta Bisa Ambil Rumah Subsidi? Simak Aturan Baru Batas Gaji MBR KPR FLPP

/

SURABAYA, REPORT OF PROPERTY — Pertanyaan mengenai apakah masyarakat dengan gaji ambil rumah subsidi berpenghasilan Rp17 juta hingga Rp18 juta masih bisa mengajukan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mendadak ramai dibahas di media sosial. Kebingungan ini muncul karena selama ini publik mengenal aturan bahwa batas maksimal gaji pembeli rumah subsidi MBR dipatok maksimal Rp7

Ilustrasi grafis RUU Reforma Agraria 2026 yang menampilkan lambang DPR RI, sawah produktif, papan nama BRAN, dan grafik target rasio gini 0,30
Regulasi, Pajak & Legalitas, Pasar & Makroekonomi

RUU Pengaturan Reforma Agraria Resmi Disahkan DPR RI: Bentuk BRAN dan Target Rasio Gini 0,30 untuk Keadilan Agraria

/

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Berlandaskan semangat konstitusi tersebut, RUU Reforma Agraria 2026 akhirnya resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, yang mencakup pengaturan komprehensif di dalam 14 Bab batang tubuhnya. Ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria yang berkepanjangan di Indonesia mendorong

Suami Istri berdiskusi mengenai perhitungan pajak properti BPHTB dengan notaris profesional di ruang rapat modern.
Regulasi, Pajak & Legalitas

Mengenal BPHTB: Panduan Lengkap Pajak Pembelian Properti bagi Pemula

/

Tentu, saya mengerti. Terlalu banyak cetak tebal memang bisa mengganggu alur baca dan kenyamanan visual. Berikut adalah artikel tentang BPHTB yang telah disesuaikan; saya hanya menebalkan istilah-istilah yang menjadi anchor text penting untuk keperluan internal linking Anda ke artikel lainnya. Mengenal BPHTB: Panduan Lengkap Pajak Pembelian Properti bagi Pemula Dalam setiap transaksi jual beli properti,

Sepasang pasangan muda Indonesia tersenyum sukses setelah pengajuan KPR mereka disetujui oleh petugas bank di kantor.
Regulasi, Pajak & Legalitas

Pengajuan KPR Disetujui: Panduan Jitu Lolos Bank 2026

/

Membeli rumah impian lewat kredit membutuhkan persiapan matang. Agar pengajuan KPR disetujui bank, Anda harus memahami bagaimana pihak perbankan menilai profil risiko finansial Anda, membeli rumah melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah cara paling umum yang dilakukan masyarakat Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit calon pembeli yang harus menelan pil pahit karena

Konsultasi pembelian rumah pertama dan investasi properti antara calon pembeli dengan agen bank dan notaris di ruang kantor.
Regulasi, Pajak & Legalitas

Panduan Lengkap Biaya Pembelian Properti: Perbedaan Pembelian Pertama vs. Investasi Lanjutan

/

Membeli properti adalah salah satu keputusan finansial terbesar dalam hidup seseorang. Baik Anda seorang first-time home buyer yang mencari tempat tinggal impian untuk keluarga, maupun seorang investor yang ingin menambah portofolio aset, memahami struktur biaya yang menyertai transaksi adalah langkah yang sangat krusial. Banyak calon pembeli properti hanya fokus pada harga rumah yang tercantum di

Regulasi, Pajak & Legalitas

UU Nomor 1 Tahun 2011

/

Ringkasan Eksekutif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah regulasi induk yang mengatur standardisasi pembangunan rumah, penataan zonasi tempat tinggal yang sehat, terpadu, dan berkelanjutan di Indonesia. Undang-undang ini hadir untuk menjamin ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau, sekaligus memastikan pembangunan perumahan tidak sekadar menjadi tumpukan gedung, melainkan membentuk komunitas kawasan

Regulasi, Pajak & Legalitas

UU No 20 Tahun 2011

/

Ringkasan Eksekutif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakan regulasi komprehensif yang mengatur penyelenggaraan hunian vertikal di Indonesia. Seiring dengan semakin terbatasnya ketersediaan lahan di kawasan perkotaan, regulasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh terkait pembangunan, kepemilikan, pengelolaan, hingga pembinaan gedung bertingkat (apartemen, kondominium, dan rumah susun komersial). Prinsip Dasar Hukum

Scroll to Top