Oleh: Eko Hadi Kurniawan

Ada sebuah anomali yang sangat mengusik nalar ketika kita membedah rapor ekonomi makro pada kuartal pertama tahun ini. Di satu sisi, sektor properti yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian tampak sedang kehabisan napas, namun di sudut yang lain, ada pergerakan modal yang diam-diam mencari pelabuhan baru.

Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) dari Bank Indonesia, penjualan properti residensial di pasar primer secara nasional anjlok tajam hingga 25,67% secara tahunan (yoy). Penurunan ini menampar keras segmen rumah kecil atau subsidi yang selama ini menjadi urat nadi perumahan rakyat. Namun, hal yang mengejutkan adalah rumah tipe menengah justru mencatatkan resiliensi dengan pertumbuhan positif sebesar 8,28% (yoy).

Angka-angka ini bukan sekadar deret statistik di atas kertas bursa. Ini adalah potret dua realitas kelas sosial yang sedang terjadi di atas sebuah kapal raksasa bernama Indonesia. Di geladak bawah, para penumpang sedang mabuk laut, dihantam keras oleh gelombang inflasi harga pangan dan suku bunga KPR yang menahan daya beli. Ketergantungan pasar primer terhadap KPR yang masih berada di angka 69,87% membuat kelas menengah ke bawah nyaris lumpuh tak bisa bermanuver.

Sementara itu, di kelas kabin, para investor menengah ke atas sibuk memindahkan likuiditas mereka. Ketika dana asing senilai lebih dari Rp 32,85 triliun lari meninggalkan pasar saham kita—yang membuat indeks sektor properti di IHSG ikut anjlok lebur hingga 21,47%—kapital lokal yang rasional mencari pelampung. Fenomena flight to safety terjadi. Mereka memindahkan aset dari bursa saham yang sedang berdarah-darah menuju aset berwujud nyata (tangible asset) yang tidak bisa menguap dalam semalam: properti.

Pertanyaannya, mengapa kapal kita terguncang sedemikian hebat di awal tahun ini? Jawabannya tidak sesederhana menyalahkan cuaca geopolitik global yang buruk. Guncangan ini terjadi karena sang nakhoda sedang memutar haluan kapal secara radikal.

Memisahkan Kebisingan Politik dan Visi Ekonomi Konstitusi

Selama belasan tahun di era reformasi, kapal ekonomi Indonesia dibiarkan berlayar mengikuti arus angin liberalisme dan mekanisme pasar bebas. Kita menikmati pertumbuhan semu dari investasi yang mengalir masuk, namun abai pada kebocoran yang menganga. Kini, setir itu dibanting. Negara mencoba mengambil kembali kendali atas hajat hidup orang banyak, mengintervensi pasar, menertibkan oligarki, dan mencoba kembali pada fondasi Pasal 33 UUD 1945.

Ini adalah sebuah fase transisi menuju model Developmental State, sebuah sistem kapitalisme yang dipandu oleh negara dengan napas Asian Value yang komunal. Salah satu langkah agresifnya terlihat dari pidato Presiden mengenai praktik manipulasi nilai ekspor (under invoicing) pada sektor sumber daya alam kita. Akumulasi devisa yang hilang dari tahun 1991 hingga 2024 diklaim menembus USD 908 Miliar atau setara Rp 15.400 triliun. Keinginan pemerintah untuk memonopoli pintu ekspor melalui pembentukan badan terpusat adalah upaya untuk menyumbat kebocoran raksasa ini agar devisa benar-benar masuk ke kas negara, bukan sekadar diparkir di luar negeri.

Secara visi ekonomi struktural, arah ini adalah jalan yang mutlak benar untuk mencapai kedaulatan jangka panjang. Kita butuh negara yang menjadi wasit tegas, bukan negara yang disetir oleh kepentingan pasar semata. Namun, secara politik dan operasional, eksekusinya di lapangan sangat bising, serampangan, dan berdarah-darah.

Ironi Efektivitas vs Efisiensi: Kasus MBG dan Kabinet Gemuk

Di sinilah letak ironinya, dan di sinilah kita—sebagai publik yang rasional—harus bersikap kritis. Kita wajib membedakan antara “bekerja efektif” dan “bekerja efisien”.

Pemerintah saat ini mungkin merasa sudah bekerja sangat “efektif” karena program-program raksasa peninggalan kampanye berhasil diluncurkan sesuai target politik. Namun, ketika kabinet pemerintahan diisi oleh lebih dari seratus pejabat menteri dan wakil menteri dengan komunikasi publik yang sering kali saling bertabrakan, efisiensi menjadi barang langka. Birokrasi menjadi gemuk, lamban, dan menghabiskan terlalu banyak oksigen anggaran.

Bukti paling telanjang dari inefisiensi ini adalah temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada mega-program Makan Bergizi Gratis (MBG). Niat untuk memperbaiki gizi dan menggerakkan ekonomi komunal di pedesaan justru berbalik arah. KPK menemukan bahwa perputaran uang MBG di tingkat lokal/desa masih di bawah 5%. Sebagian besar dana triliunan tersebut justru kembali mengalir ke vendor-vendor kelas atas di perkotaan karena ekosistem koperasi desa (Kopdes) dan UMKM lokal belum siap menjadi pemasok utama. Lebih miris lagi, ditemukan tingginya angka sisa makanan yang terbuang sia-sia menjadi sampah.

Niat mulia untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa sekadar dibangun secara top-down tanpa membangun manusianya terlebih dahulu. Tanpa efisiensi operasional dan tata kelola yang ketat, uang pembayar pajak hanya akan menguap menjadi pemborosan baru, bukan kemandirian komunal yang dicita-citakan.

Bom Waktu di Ruang Mesin

Mengubah struktur ekonomi sebuah negara kepulauan yang luasnya sepadan dengan benua Eropa, dengan 300 juta penduduk di dalamnya, tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya dalam satu kuartal.

Dalam teori transisi ekonomi, terdapat fase yang dikenal sebagai efek J-Curve. Ini adalah periode transisi sekitar 18 hingga 24 bulan pertama di mana badai akan terasa paling brutal. Pertumbuhan akan melambat, likuiditas mengering, angka pengangguran mungkin merayap naik, sebelum akhirnya sistem baru tersebut beradaptasi dan ekonomi meroket melampaui titik awalnya.

Kita semua, suka tidak suka, dituntut untuk bersabar melintasi kurva ini. Namun, harus diingat, kesabaran rakyat kelas bawah—yang perutnya sedang kosong dan daya belinya hancur—memiliki batas yang sangat tegas. Jika pemerintah terus-menerus gagal memperbaiki komunikasi publiknya, dan terus mempertontonkan inefisiensi triliunan rupiah di tengah kesulitan rakyat, sebuah bom waktu keresahan sosial sedang berdetak di ruang mesin kapal ini.

Demonstrasi besar-besaran, kemarahan publik, hingga narasi-narasi untuk mengganti kekuasaan di tengah jalan akan mulai bermunculan. Namun, kita harus menyadari bahwa mengganti nakhoda di tengah badai samudra bukanlah solusi. Makar atau pergantian kru secara paksa tidak akan menyelamatkan kapal; tindakan itu justru hanya akan menenggelamkan kita semua dan memundurkan iklim investasi Indonesia hingga satu dekade ke belakang. Yang harus kita lakukan saat ini adalah menuntut secara rasional agar para kru kabinet bekerja seanggun, sebersih, dan seefisien visi konstitusi yang digariskan oleh nakhodanya.

Sikap Rasional di Tengah Transisi

Lantas, bagaimana kita harus memosisikan diri? Bagi masyarakat, para profesional, dan para investor properti, ini adalah masa untuk mempertebal sabuk pengaman, bertahan, dan bertindak dengan sangat selektif.

Di tengah ketidakpastian pasar modal dan kebijakan makroekonomi yang sedang mencari ekuilibrium baru, kembali pada aset-aset fundamental adalah langkah mitigasi yang paling rasional. Fokuslah pada investasi riil. Memahami anatomi bangunan, membedah strategi keuangan secara mandiri, dan memastikan legalitas aset properti melalui kacamata hukum agraria yang tepat adalah pelampung terbaik yang bisa kita miliki.

Badai transisi ini pada akhirnya pasti akan berlalu. Namun, hanya mereka yang rasional, bersabar, dan memahami ke mana arah angin perubahan ini bertiup yang akan selamat dan berlabuh di pelabuhan kedaulatan yang sesungguhnya.

Referensi Data:

• Data Penjualan Properti: Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Kuartal I 2026, Bank Indonesia. Lihat Laporan BI
• Data Aliran Dana Asing & IHSG: Statistik Pasar Modal Kuartal I 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI). Lihat Data BEI
• Temuan KPK soal MBG & Pidato Ekonomi Presiden: Dirangkum dari analisis siniar IDN Times POV: Perputaran Ekonomi Lokal MBG di Bawah 5%, tayang Mei 2026. Tonton Videonya