Pusat Data

Ringkasan Eksekutif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah regulasi induk yang mengatur standardisasi pembangunan rumah, penataan zonasi tempat tinggal yang sehat, terpadu, dan berkelanjutan di Indonesia. Undang-undang ini hadir untuk menjamin ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau, sekaligus memastikan pembangunan perumahan tidak sekadar menjadi tumpukan gedung, melainkan membentuk komunitas kawasan

Ringkasan Eksekutif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakan regulasi komprehensif yang mengatur penyelenggaraan hunian vertikal di Indonesia. Seiring dengan semakin terbatasnya ketersediaan lahan di kawasan perkotaan, regulasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh terkait pembangunan, kepemilikan, pengelolaan, hingga pembinaan gedung bertingkat (apartemen, kondominium, dan rumah susun komersial). Prinsip Dasar Hukum

Ringkasan Eksekutif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan merupakan landasan hukum mutlak dalam skema pembiayaan properti dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia. Undang-undang ini hadir untuk menggantikan sistem Hypotheek peninggalan kolonial, guna memberikan kepastian hukum yang kuat serta mengatur tata cara penggunaan hak atas tanah (beserta bangunan di atasnya) sebagai jaminan pelunasan

Ringkasan Eksekutif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah landasan utama hukum pertanahan di Indonesia. Regulasi ini mencabut sistem hukum kolonial dan menetapkan hukum adat sebagai basis utamanya, sekaligus menjadi panduan mutlak bagi setiap transaksi dan kepemilikan properti di tanah air. Prinsip Dasar UUPA: Poin Penting untuk Pemilik & Investor